MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI KEBERPIHAKAN TERHADAP PENYULUH SEBAGAI PENJAGA KETAHANAN PANGAN

 

Suksesi swasembada pangan pada tahun 1984 tidak terlepas dari peran penting penyuluh pertanian yang dulu menjadi agen pembaharu (transfers skill and knowledge) bagaimana meningkatkan produktivitas. Apresiasi yang diberikan IRRI karena Indonesia dinilai memiliki kompetensi pembinaan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penerapan inovasi teknologi pertanian juga menjadi buah hasil semua pihak termasuk penyuluh didalamnya dalam mengawal produksi di lapangan. Penyuluh harus tetap melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadikan indonesia sebagai lumbung pangan tahun 2045.

Sejak enam belas tahun yang lalu, Biaya Operasional Penyuluh berada di angka Rp. 320.000 untuk wilayah barat, Rp. 400.000 untuk wilayah tengah, dan Rp. 480.000 untuk wilayah Timur. Nilai ini berlaku secara nasional tidak perduli kabupaten/Kota  tersebut tergolong berbiaya hidup murah atau mahal. Disisi lain harga bahan bakar bensin (Premium) terus merangkak naik dari Rp. 4.500/liter (RON 88) hingga saat ini harga pertalite mencapai Rp. 10.000/liter (RON 90).

Penyuluh Pertanian saat ini didominasi lulusan Sarjana Pertanian non Penyuluhan dan berasal dari pendidikan akademik, bukan pendidikan vokasional. Kementerian pertanian sendiri melahirkan penyuluh tersertifikasi per tahunnya sejak 2001 diangka 500 s.d 1.000 individu. Kebutuhan penyuluh berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2006, masih belum terpenuhi, sementara itu para lulusan yang terserap sebagai penyuluh baru mencapai angka 10-15% saja.

Kelembagaan penyuluhan di tingkat nasional tidak dikomando oleh Menteri Pertanian. Pengurus Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia tidak melekat dengan kesesuaian landasan organisasi dimana “PERHIPTANI merupakan organisasi profesi penyuluh yang bersifat keilmuan, kekahlian, persaudaraaan, kemasyarakatan, kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik”. Bukti netralitas adalah kepengurusan yang diemban oleh pejabat negara yang menangani dan atau profesi yang sesuai sehingga mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, advokator, dan protektor terhadap kepentingan semua penyuluh.

Penyuluh pertanian menjadi aset daerah yang mengelola kepentingan-kepentingan daerah. Jika tujuan negara ini menjadikan ketahanan pangan nasional, maka sumberdaya penjaganya dan pelakunya serta programnya harus dikelola secara nasional. Sehingga kedepannya sudah tidak ada lagi pertentangan kepentingan antara pusat dan daerah, dan pengelolaan jenjang karier pernyuluh pun setara di semua wilayah.

Kepercayaan publik terhadap kementerian pertanian dapat ditumbuhkan dengan kepercayaan internal dari penyuluh sebagai bagian dari mitra kementerian pertanian dalam menjaga kedaulatan pangan. Kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penyuluh dan yang melahirkan para penyuluh profesional harus dihasilkan oleh kementerian pertanian